Tujuannya agar setiap warga benar-benar mengetahui apakah dirinya menerima bantuan atau tidak, sekaligus menjadi fungsi kontrol bagi perangkat kelurahan hingga padukuhan. Bupati menegaskan pentingnya keberanian masyarakat untuk melaporkan apabila ada penerima yang tidak layak, misalnya pemilik rumah mewah, kendaraan banyak, atau kondisi ekonomi yang sebenarnya mampu. Alasan hutang tidak dapat dijadikan dasar untuk tetap menerima bantuan, karena ukuran kelayakan bukan pada hutangnya, tetapi pada kemampuan ekonomi nyata.