jogja.polri.go.id Jakarta - Polri memperlihatkan model lengkap pelayanan unjuk rasa terbaru dalam Apel Kasatwil Tahun 2025 sebagai wujud kesiapan operasional dan pembaruan SOP pengendalian massa yang lebih humanis, modern, serta berbasis hak asasi manusia. Peragaan yang dipimpin langsung oleh Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol Dr. Moh. Ngajib, menampilkan lima tingkatan eskalasi unjuk rasa, mulai dari kondisi tertib hingga kerusuhan parah, lengkap dengan langkah kepolisian yang harus diambil pada tiap tahap.

Brigjen Ngajib menekankan bahwa model ini merupakan penyempurnaan dari pola lama dengan fokus pada profesionalisme, proporsionalitas, serta penggunaan kekuatan yang sesuai Perkap dan standar HAM internasional. Ia menegaskan bahwa setiap tindakan polisi dalam pengamanan harus terukur, sesuai prosedur, dan menghormati hak warga, sebagai standar yang wajib diterapkan di seluruh wilayah.

Dalam peragaan tersebut, pelayanan unjuk rasa dibagi menjadi lima tingkatan eskalasi: tertib, kurang tertib, tidak tertib, rusuh, dan rusuh berat, dengan tindakan kepolisian yang meningkat secara proporsional pada setiap tingkat. Mulai dari kehadiran polisi sebagai pencegahan dan imbauan lisan di tahap tertib, hingga penggunaan alat tak mematikan dan tim Brimob pada tingkatan rusuh berat.

Penyederhanaan fase pelayanan ini memudahkan pemahaman dan penerapan oleh aparat sambil menjaga prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Keterlibatan berbagai fungsi kepolisian seperti Sabhara, Propam, Lalu Lintas, Reskrim, Intelkam, Humas, tim K-9, dan negosiator bersertifikasi, serta penggunaan teknologi mutakhir seperti helm komunikasi jarak jauh dan drone, menunjang efektivitas pengendalian massa.

Brigjen Ngajib menyatakan tujuan utama peragaan ini adalah menyamakan persepsi seluruh Kasatwil dalam memberikan pelayanan unjuk rasa yang humanis namun tegas. Ia menambahkan bahwa pengamanan demonstrasi bukan sekedar pengamanan, tetapi pelayanan publik yang memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan dengan aman dan ketertiban umum terjaga.

Kemampuan komunikasi, negosiasi, dan penguasaan lapangan menjadi kunci keberhasilan aparat dalam menghadapi unjuk rasa. "Kapolres harus dikenal masyarakatnya agar potensi eskalasi unjuk rasa dapat diminimalisir," ujarnya menutup.

Narasi berita ini disusun sesuai prinsip jurnalistik dengan fokus pada fakta, keseimbangan, dan bahasa yang jelas agar informasi dapat diterima luas dan obyektif.