jogja.polri.go.id -Humas, Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono, S.I.K. menghadiri acara pengukuhan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DIY periode 2025-2030 dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DIY periode 2025-2028.

Pengukuhan secara resmi dilakukan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam sebuah upacara yang menegaskan kembali komitmen bersama untuk menjaga harmoni sosial dan stabilitas keamanan di tengah dinamika masyarakat.

Pada acara tersebut, Prof. Dr. Machasin resmi dikukuhkan sebagai Ketua FKUB DIY periode 2025-2030, sedangkan H. M. Toriq Nurmadiansyah ditetapkan sebagai Ketua FKDM DIY periode 2025-2028.

Dalam sambutannya, Sri Sultan mengapresiasi peran strategis FKUB sebagai wadah dialog lintas agama yang konsisten merawat kerukunan antarumat beragama di Yogyakarta. Ia juga memberikan penghargaan atas kinerja FKDM DIY yang dinilai berhasil melakukan deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi gangguan sosial, terutama dalam menghadapi momentum politik seperti Pemilu.

"Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada FKUB yang telah mendorong program Desa Sadar Kerukunan, membangun dialog antar-pemuda lintas iman, serta tampil di garis depan saat harmoni sosial kita diuji. Begitu pula dengan FKDM DIY yang telah menjadi garda awal dalam upaya deteksi dan pencegahan gangguan ketertiban masyarakat," ujar Sri Sultan.

Lebih lanjut, Sri Sultan menekankan pentingnya melanjutkan reformasi birokrasi hingga ke tingkat kelurahan. Program tersebut bertujuan untuk memperkuat kemandirian desa, membuka peluang kerja baru di tingkat lokal, serta membangun pemerintahan desa yang lebih demokratis dan akuntabel.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur DIY juga menyinggung nilai-nilai filosofis masyarakat Yogyakarta, di mana kehormatan dan harga diri menjadi fondasi utama kehidupan bermasyarakat. Sri Sultan menegaskan bahwa demokrasi di Yogyakarta harus selalu berada dalam koridor menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa memberi ruang bagi gerakan separatis.

"Selama saya menjabat, saya mendukung demokratisasi di masyarakat Jogja. Namun, jika berbicara tentang persatuan dan kesatuan negara, maka demokrasi tidak boleh melanggar batas itu. Kita harus menjaga Yogyakarta tetap menjadi bagian utuh dari Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya tidak memberi ruang bagi gerakan separatis, termasuk di lokasi strategis seperti Titik Nol Kilometer," tegas Sri Sultan.