Kapolsek Pakualaman, AKP Margono, S.H., M.A.P., menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kemantren Pakualaman yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Jambu Luwuk, Jl. Gajah Mada No. 67, Kelurahan Purwokinanti, Yogyakarta, pada Rabu (12/2/2025) siang.

Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 100 orang tamu undangan, termasuk Bapak Sapto Hadi, S.I.P., selaku Mantri Pamong Praja (MPP) Kemantren Pakualaman yang bertindak sebagai penanggung jawab acara. Turut hadir pula Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Kepala Dispertaru Kota Yogyakarta, Kepala DPUPKP Kota Yogyakarta, Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Kepala Dikpora Kota Yogyakarta, Komisi D DPRD DIY, serta Anggota DPRD Kota Yogyakarta Dapil 2. Hadir pula unsur Forkompintren Pakualaman, Mantri Pamong Praja Kemantren Pakualaman, Ka. Jawatan Praja, Ka. Jawatan Kemakmuran, Ka. Jawatan Sosial, Ka. Jawatan Keamanan, Lurah Gunungketur, Lurah Purwokinanti, Ketua TP PKK se-Kemantren Pakualaman, dan segenap undangan lainnya.

Dalam sambutannya, MPP Kemantren Pakualaman, Bapak Sapto Hadi, S.I.P., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musrenbang ini. Ia menegaskan bahwa setelah pelaksanaan Musrenbang, tugas masih berlanjut, yaitu merumuskan dan merealisasikan berbagai usulan dari masyarakat. Beberapa poin yang disampaikan antara lain, Kemantren Pakualaman masuk dalam satuan ruang strategis dan memiliki hak untuk mengusulkan Dana Keistimewaan (Danais). Usulan tahun 2026 yang telah diajukan diharapkan dapat direalisasikan. Beberapa usulan mencakup pembangunan fisik, nonfisik, sektor wisata, UMKM, serta kebudayaan. Khusus untuk permasalahan sampah, penanganannya harus serius dengan kerja sama bersama transporter, serta pemberian reward bagi pihak yang telah melakukan pengelolaan sampah dengan baik.

Anggota DPRD Kota Yogyakarta memberikan tanggapan terkait usulan-usulan masyarakat, di antaranya, pengadaan CCTV di wilayah Gunungketur, Purwokinanti, dan Pakualaman sudah dalam pembahasan RKA. Semua usulan masyarakat harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Pemerintah Kota diminta untuk konsisten dalam pembangunan wilayah Kemantren Pakualaman. Jika terdapat usulan tambahan, dapat dikaji kembali untuk dimasukkan dalam pembangunan tahun 2026. DPRD memiliki pokok pikiran agar pengadaan ini bisa masuk dalam perubahan RKD tahun 2025.

Perwakilan dari Bappeda Kota Yogyakarta menyampaikan bahwa usulan yang diajukan melalui metode hibah harus disertai proposal. Perencanaan harga harus mengikuti harga terbaru. Kajian terkait pengadaan CCTV sudah dilakukan oleh Dinas Kominfo.

Dalam kesempatan ini, Kapolsek Pakualaman, AKP Margono, S.H., M.A.P., menyampaikan bahwa kepolisian siap mendukung berbagai program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Beliau menegaskan bahwa pengadaan CCTV akan sangat membantu dalam menjaga keamanan di wilayah Kemantren Pakualaman dan mendukung efektivitas pengawasan lingkungan.

Kapolsek juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan, serta menjalin komunikasi yang baik dengan kepolisian. "Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Dengan adanya kerja sama antara warga dan kepolisian, diharapkan wilayah Pakualaman tetap kondusif," pungkasnya.

Musrenbang ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan yang partisipatif berbasis masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Dengan adanya Musrenbang ini, diharapkan berbagai program pembangunan untuk tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. (Humas Polsek Pakualaman)