jogja.polri.go.id -Humas, Polda D.I. Yogyakarta menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi "Mantap Brata Progo 2023-2024" dalam rangka Pengamanan Pemilihan Umum 2024 di Wilayah Hukum Polda DIY, Selasa 17 Oktober 2023. Apel tersebut diikuti oleh ratusan personel gabungan TNI, Polri, Linmas, hingga Jagawarga DIY.

Gelar Pasukan yang dipimpin langsung Kapolda DIY Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H., tersebut dilaksanakan di parkir barat Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman dengan dihadiri para pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DIY.

Di antaranya Ketua DPRD DIY Nuryadi, S.Pd., Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Joko Purnomo, Danlanud Adisucipto Marsma TNI Dedi Susanto, S.E., Kajati DIY Ponco Hartanto, S.H., M.H., Danlanal Yogyakarta Kolonel Laut (KH/W) Dr. Devi Erlita, M.M., M.Tr.Opsla. Hadir pula Wakapolda DIY Brigjen Pol. R. Slamet Santoso, S.H., S.I.K., dan Para Pejabat Utama Polda DIY.

Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam amanat tertulis yang dibacakan Kapolda DIY mengatakan bahwa apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarpras operasi Mantap Brata 2023-2024. Sehingga Pemilu 2024 diharapkan terselenggara dengan aman dan lancar.

"Guna mengamankan Pemilu 2024, maka Polri didukung TNI, instansi terkait, dan mitra kamtibmas lainnya menggelar operasi Mantap Brata 2023-2024 yang dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 sd 20 Oktober 2024. Yang diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan Pemilu," urai Kapolri.

Kapolri menambahkan, Polri juga telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah atau zonasi bagi personel Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara di mana untuk Brimob Polri terbagi menjadi 4 wilayah sedangkan Dalmas Nusantara dibagi dalam 7 zonasi. Polri juga menyiapkan 2.000 personil Brimob Power Hand Kapolri serta 8.500 personel Dalmas Nusantara yang siap dimobilisasi kapanpun dan di manapun ke seluruh wilayah Indonesia.

"Selanjutnya terkait tindak pidana Pemilu, lakukan koordinasi dan kolaborasi antar pilar sentra Gakkumdu. Agar penanganan pelanggaran serta penyelesaian tindak pidana dapat dilakukan secara profesional serta transparan sehingga mendapatkan legitimasi dari masyarakat," harap Kapolri.