Sleman - Polresta Sleman menerima Kunjungan Kerja Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dalam rangka sosialisasi tugas, fungsi, dan wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) serta ketentuan terkait Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Pimpinan dan Anggota DPR RI.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Sleman Kombes Pol. Edy Setyanto Erning Wibowo, S.I.K., M.H., dan diikuti oleh Wakapolresta Sleman, Pejabat Utama (PJU) Polresta Sleman, serta para Kapolsek jajaran Polresta Sleman.

Dalam kegiatan ini, Kapolresta Sleman menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja MKD DPR RI ke Polresta Sleman sebagai bentuk sinergi dan koordinasi antar lembaga negara. Diharapkan melalui sosialisasi ini, seluruh jajaran kepolisian dapat memahami secara utuh peran, tugas, serta kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan, khususnya yang berkaitan dengan aspek etika dan kedudukan Pimpinan serta Anggota DPR RI.

Kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, yaitu:

1. Bapak R.H. Imron Amin, S.H., M.H., selaku Ketua Tim Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI

2. Bapak Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H., selaku Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI

3. Bapak Drs. Fadholi, M.I.Kom., Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI

4. Bapak Tommy Kurniawan, S.Kom., Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI

5. Bapak Pulung Agustanto, Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI

6. Bapak Bahtra, S.PWK, Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI

7. Staf pendamping Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI

Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Tim MKD DPR RI, dijelaskan secara rinci mengenai kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai alat kelengkapan DPR RI yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat DPR RI. Selain itu, turut disosialisasikan ketentuan terkait penggunaan dan pengawasan TNKB Pimpinan dan Anggota DPR RI agar dapat dipahami secara jelas oleh jajaran kepolisian di lapangan.

Melalui kegiatan kunjungan kerja ini, diharapkan terjalin koordinasi dan sinergi yang semakin baik antara Polri dan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.